Jakarta_BARAK- Selama rentang waktu menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 nanti, dinilai banyak kalangan sebagai yang paling rawan terjadi penyelewengan atas anggaran negara pada kementerian dan lembaga negara.

"Tahun 2013 adalah tahun politik, dimana banyak bermunculan calon-calon presiden dan legislatif. Karenanya, akan ada kerawanan terjadinya korupsi untuk biaya persiapan pemilu 2014, karena mayoritas pimpinan lembaga dan kementerian berasal dari parpol," kata Ari.

Menurut Ari, Presiden SBY harus lebih memperketat pengawasan penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga, karena rentan untuk kepentingan persiapan gerakan politik para calon-calon presiden dan calon anggota legislatif. "Kita bisa melihat, bahwa anggaran yang terserap di beberapa kementerian dan lembaga tidak besar. Artinya, banyak dari anggaran yang dialokasikan itu masih tidak maksimal dan tidak tepat penggunaannya. Hal-hal seperti ini harus diwaspadai," ujar Ari layaknya dilansir antaranews kemarin.

Lebih lanjut Ari mengungkapkan, bahwa modus operandi yang seringkali digunakan dalam penyalahgunaan anggaran tersebut, adalah dalam bentuk iklan untuk pencitraan partai politik ataupun tokoh politik tertentu. "Misalnya, iklan layanan masyarakat dari kementerian yang lebih menunjukkan profil menterinya atau langkah-langkah keberhasilan sang menteri untuk membangun citra yang baik bagi parpol maupun tokohnya sendiri," tegasnya menjelaskan, bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu untuk masyarakat, dan malah hanya buang-buang anggaran,” tambahnya.

Ari juga mengingatkan, bahwa anggaran di kementerian kerap disalahgunakan untuk pelatihan para kader parpol dan pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) pendukung parpol. Karenanya, ia menyarankan kepada pemerintah untuk memaksimalkan fungsi inspektorat di masing-masing kementerian dalam mengawasi penggunaan anggaran, agar tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan kementerian itu sendiri.

Selain itu, dia juga berharap agar lembaga-lembaga nasional lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati keuangan negara, dapat ikut serta memantau penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga negara menjelang pemilu 2014. "Selama ini, belum ada pengawasan yang ketat, sehingga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan," katanya. (Din)*