JAKARTA_BARAKINDO- Tinggal sepekan kedepan, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi Petani Internasional yang tergabung dalam La Via Campesina. Konferensi tersebut rencananya akan dihadiri oleh sekitar 5.000 perwakilan petani yang berasal dari 76 negara.

Para petani tersebut mengusung gerakan “Untuk Tanah, Kedaulatan Rakyat Demi Solidaritas dan Perjuangan”, yang salah satunya semangat untuk mengembalikan pertanian berbasis keluarga dan mengurangi dominasi coorporate farming.

Jelang diselenggarakannya konferensi internasional La Via Compesia yang akan berlangsung di Jakarta pada 13 Juni 2013, muncul gerakan petani internasional untuk mengembalikan semangat pertanian berbasis keluarga dan mengurangi dominasi kepemilikan swasta atas lahan pertanian.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengungkapkan adanya penurunan angkatan kerja, terutama disektor pertanian berbasis keluarga. Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran tidak adanya perlindungan terhadap lahan pertanian berbasis keluarga, sehingga yang terjadi adalah land grabing dan konvensi lahan pertanian yang diperuntukan bagi kegiatan lain.

“Tidak adanya perlindungan pemerintah, membuat pertanian berbasis keluarga menyusut drastis. Di saat yang sama, ada kecenderungan pemuda di pedesaan enggan bertani dan memilih menjadi buruh migran disektor industri,” kata Henry.

Ia juga mengungkapkan, jikapun masih ada pemuda yang bertahan untuk tetap bertani, itu hanya untuk sektor perkebunan, atau menjadi buruh kebun. Fenomena menyusutnya angkatan kerja disektor pertanian, khususnya pemuda tani tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga berlangsung di Jepang, Korea, dan Uni Eropa. Saat ini, angkatan kerja disektor pertanian di dominasi petani tua dan kaum perempuan.

Kata Henry, jika pemerintah komitmen membangun pertanian, sebenarnya pemerintah bisa mengambil peran dengan mengalokasikan lahan pertanian bagi pemuda tani. Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi di Indonesia.Pemerintah justeru memberikan konsesi lahan pertanian kepada perusahaan multinasional. Ironisnya lagi, lahan pertanian yang dipegang oleh perusahaan tersebut, banyak yang menganggur dan terlantar lantaran tidak dikelola.

Kondisi itu merupakan akibat dari pergeseran model pertanian keluarga yang tergusur oleh dominasi pertanian berbasis koorporasi. “Dalam konferensi petani internasional, ada semangat yang muncul, yakni mendorong para petani untuk bercocok tanam. Gerakan petani berbasis keluarga itu lebih efektif menjaga pasokan pangan jika dibandingkan dengan coorporate farming,” ujarnya.

Kata Henry lagi, kesalahan kebijakan pertanian juga mempengaruhi kondisi perekonomian yang mengedepankan orientasi hasil dan keuntungan. Misalnya saja sektor perkebunan, karena menjanjikan hasil yang besar, banyak yang beralih menjadi pekebun. Padahal para petani dan pemuda diperkebunan tetap dominan menjadi buruh dari para pemilik modal yang menguasai sektor perkebunan.

Padahal, jika berbasiskan pertanian ekologis, sesungguhnya ada jaminan ketersediaan pangan, karena pertanian dikelola secara bijak oleh para pemuda dan masyarakat pedesaan yang tidak berorientasi keuntungan semata.  “Hasil riset PBB menunjukan, pertanian ekologis yang dikelola secara tradisional oleh keluarga petani, lebih menyelamatkan lingkungan jika dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan perusahaan,” jelas Henry.

Salah satu contoh, lanjutnya, pertanian keluarga yang bebasis lingkungan dengan memanfaatkan lahan tidak hanya untuk bercocok tanam, namun juga untuk beternak dan memelihara ikan dengan cara alamiah akan lebih menjaga alam, jika dibandingkan dengan pengelolaan swasta yang megejar hasil dengan menggunakan pupuk pestisida.

Selain itu, Henry menyinggung soal kepemilikan lahan secara luas oleh perusahaan lokal dan multinasional yang memicu ketimpangan penguasaan lahan dan berujung pada tidak meratanya kesejahteraan. Sehingga yang terjadi adalah, buruh tani semakin banyak dan petani semakin miskin. (Redaksi)*